"Kunaon ieu jadi paeh?" Gumam mamang supir angkot pada dirinya sendiri. Ia kemudian menstarter kembali angkutan umum trayek Pasar Pandeglang-Pasar Pari itu. Sementara aku tak menyiakan kesempatan memotret pemandangan Pulosari yang selalu mengandung banyak rindu itu. Tiga kali memotret dengan angle yang sama selesai bersamaan dengan mesin yang menyala lagi.

"Nuhun, ah." Gumamku entah pada siapa rasa terima kasih itu. Aku juga tidak tahu apa aku mensyukuri angkot mati pas di tempat yang negla (luas atau jelas terlihat) pemandangannya itu, atau bersyukur karena angkotnya tidak mogok tepat di kubangan jalan sementara tempat tujuan masih jauh.

Angkot berjalan pelan dan meliuk seiring mamang supir yang sibuk memilah jalan dengan lubang tak terlalu dalam. Lubang-lubang jalan yang dipenuhi air sehabis hujan semalaman itu banyak menipu pengendara, jika tidak berhati-hati dan sigap, alhasil siapapun bisa terperosok.

Bagiku, persoalan jalan di tanah lahirku ini tak pernah ada kata selesai. Siapapun Bupatinya, laki-laki atau perempuan, sama saja. Bukan hanya jalan yang kulewati ini, tapi seluruh jalan yang ada. Aku tidak ingin membicarakan soal siapa yang paling bertanggung jawab mengurus persoalan infrastruktur, baik tingkat desa, kecamatan, pun kabupaten. Toh, selama ini pengkategorian itu tidak pernah berhasil memuluskan setiap jalan di Kabupaten Pandeglang.

Persoalan regulasi kebijakan sering menjadi alasan. Belum lagi persoalan anggaran belanja daerah untuk insfratruktur yang seringnya dibilang smet (sedikit) itu. Wolu. Bosan dengarnya tuh udah mencapai tingkat lain bangsa urang. Selain itu, sebagian orang Pandeglang yang kuajak diskusi baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten juga banyak yang masih memiliki pola pikir yang terpusat di puncak. Pola pikir 'sakumaha ibu/bapak bae' (asal ibu/bapak senang), itu sepertinya masih sulit dienyahkan dari kepala orang-orang. Itu yang kadang membuatku molohok.

Karena itu, jika pemangku kebijakannya tidak keras menumbuk bebatuan yang dicampur aspal/adonan beton untuk dipoleskan di jalan-jalan, maka jalan semulus kulit wajah hanya menjadi mimpi saja. Apalagi buat orang-orang jero atau masyarakat yang tinggal di peloksok Pandeglang. Mereka tidak akan mengacungkan papan bertuliskan 'perbaiki infrastruktur' atau 'perbaiki jalan menuju kampung kami' di depan Pendopo Bupati. Mereka hanya berpikir menjalani kehidupan seperti biasa; pergi ke sawah/kebun dan melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa.

Saat Pilkada, orang-orang ini yang sering terkena jebakan Batman. Janji para calon mangjabat yang datang berkunjung atau timsesnya itu, menjadi harapan tertinggi mereka. Memang, ada beberapa janji yang direalisasikan. Misal, janji perbaikan jalan dengan banyak tapi itu. Misalnya, dijanjikan jalan semulus pantat bayi, yang datang pantat bisulan (bebatuan saja) atau janji jalan mulus yang diperbaiki sepotong doang selebihnya kapan-kapan kalau ingat.

Beberapa waktu lalau ada klaim penyelesaian infrastruktur sekian ratus kilometer. Siplah alus. Tapi ingat, ketahanannya bagaimana? Jangan sampai target ketahanan 5 tahun plus pemeliharaan, tapi baru 1 tahun sudah aus. Itu bisa menimbulkan banyak pertanyaan dari para penonton. Ada vermaenan apa di antara kelien? Oh, fifty-fifty (70:30)?

Ih wow, perkara kecurigaan ini pasti banyak dan tidak hanya aku yang mencurigai ada udang di balik beton itu. Hanya saja, si aku mah curiganya imut dan lucu tanpa terigu. Sementara yang lain mungkin, na...na...na... sabaraha? Karena keimutan itu, aku sempat mengeluh pada orang-orang yang menurutku paham soal itu. Beberapa di antara mereka menyarankan untuk mencungkil beton itu sedikit saja dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diuji kadarnya. Tentu, prosesnya tidak sampai di situ saja. Ada hal lain yang harus dilakukan, termasuk mengintip Anggaran Belanja Daerah untuk pengerjaan proyek itu. Tapi, karena aku lucu--aing mah bodo dan kadang sabodo bae--, saran itu hanya disimpan di kepala saja. Selain itu, sebagai anaknya Bang Toyib yang jarang pulang--tentu jarang mengakses jalan itu--juga menjadi pertimbangannya.

Persoalan infrastruktur ini harusnya sudah selesai sejak lama, andai bidang itu yang lebih diutamakan oleh para mangjabat sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya dan sebelumnya. Pokoknya sebelumnya weh karena setelahnya itu pasti saenggeusna (setelahnya). Untuk pernyataan masalah kesalahan manajemen pemerintahan yang baru-baru ini diangkat ke permukaan, penonton pojokan sono mah nyeletuk gindang, cyin; memang selama ini sebangsanya mangjabat itu ngapain aja? Jadi melengek.

Karena sudah tidak bisa sabodo bae atau percaya saja juga tidak baik bagi awak yang rugrag akibat banyak gejrugan di jalan. Sakitu geh uyuhan untuk persoalan infrastruktur ini sudah bukan kalimat yang pantas diucapkan di zaman now. Apalagi beberapa waktu belakangan ini, Pandeglang sedang banyak gembar-gembor soal potensi pariwisata. Ina-inu pariwisata banyak bertebaran, tapi kadang suka melupakan efek mana yang ditimbulkan. Efek samping, efek depan, efek belakang, efek atas dan efek bawahnya. Sementara insfrastruktur yang mestinya menjadi efek depan, selalu saja dikesampingkan. Jadi suka mikir, betapa kerennya bonus untuk para tamu yang berkunjung ke Pandeglang. Khas banget. Sakit badan. :D